XI Sejarah • BAB 2 TP 7 Lanjutan: Perkembangan Pergerakan Nasional

📖 Cerita Lebih Lengkap: Budi Utomo dan Awal Organisasi Modern

Pada awal abad ke-20, kesempatan pendidikan modern masih sangat terbatas bagi penduduk bumiputra. Sebagian kecil orang dapat bersekolah di lembaga seperti STOVIA di Batavia, sekolah yang mendidik calon tenaga kesehatan. Mereka berhadapan langsung dengan ketimpangan kolonial, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan kesempatan bertemu dengan orang-orang dari daerah lain. Pengalaman ini membantu tumbuhnya cara berpikir baru: kemajuan masyarakat dapat diusahakan secara teratur melalui pendidikan, perkumpulan, dan gagasan yang dibagikan.

Dr. Wahidin Sudirohusodo mendorong pentingnya pendidikan dan bantuan bagi pelajar yang cerdas tetapi kekurangan biaya. Gagasan itu menginspirasi para pelajar STOVIA, termasuk dr. Soetomo dan kawan-kawannya, untuk mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini berupaya memajukan pendidikan dan kebudayaan, terutama di kalangan masyarakat Jawa dan Madura pada tahap awal. Karena itu, Budi Utomo belum dapat disamakan dengan partai yang sejak awal menuntut kemerdekaan seluruh Indonesia.

Perjalanan Budi Utomo juga memperlihatkan keterbatasan gerakan awal. Keanggotaannya relatif terbatas, pengaruh kaum priyayi cukup kuat, dan jangkauan wilayah serta agenda politiknya belum luas. Meski begitu, arti pentingnya terletak pada contoh bahwa masyarakat bumiputra dapat membangun organisasi modern, mengadakan pertemuan, menyusun program, dan mengusahakan perubahan secara kolektif. Organisasi-organisasi sesudahnya memperluas bentuk perjuangan itu ke bidang ekonomi, agama, sosial, dan politik.

Yang perlu dipahami: Budi Utomo bukan satu-satunya penyebab kemerdekaan dan bukan organisasi yang sejak awal mewakili seluruh rakyat. Namun, pendiriannya menjadi salah satu penanda penting kebangkitan organisasi modern dan kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

📖 Cerita Lengkap: Mengapa Sarekat Islam Berkembang Pesat?

Di sejumlah kota, perdagangan batik dan kegiatan ekonomi mempertemukan pedagang pribumi dengan jaringan pemasok, perantara, dan pedagang dari kelompok lain. Dalam persaingan yang tidak selalu seimbang, para pedagang pribumi merasa perlu memperkuat jaringan, menjaga kepentingan usaha, dan membangun solidaritas. Dari kebutuhan konkret itulah berkembang Sarekat Dagang Islam (SDI), yang berkaitan erat dengan Haji Samanhudi di Surakarta. Sumber sejarah berbeda dalam menekankan tokoh dan tanggal rintisan awalnya; karena itu, lebih aman memahami prosesnya sebagai perkembangan gerakan pedagang pada awal 1910-an.

Ketika H.O.S. Tjokroaminoto terlibat dan mendorong perluasan nama menjadi Sarekat Islam, cakupan organisasi tidak lagi dibatasi pada pedagang. Identitas Islam menjadi ikatan sosial yang dapat menyatukan orang dari berbagai pekerjaan dan lapisan. Cabang-cabang berkembang di berbagai kota, rapat dan kongres menjadi ruang menyampaikan keluhan, sementara surat kabar dan pidato membantu gagasan organisasi menyebar. Dengan cara itu, persoalan ekonomi dapat dibicarakan sebagai persoalan martabat, keadilan, dan kedudukan masyarakat bumiputra.

Tjokroaminoto dikenal sebagai orator yang mampu menjelaskan persoalan masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami. SI tidak hanya berbicara tentang perdagangan, tetapi juga pendidikan, ketidakadilan, harga diri, dan hak rakyat. Pertumbuhan yang cepat membawa tantangan: organisasi yang besar memiliki anggota dengan latar belakang dan pandangan politik yang beragam. Sebagian ingin menempuh perubahan melalui organisasi massa dan politik, sedangkan sebagian lain dipengaruhi sosialisme revolusioner dan komunisme.

Pada awal 1920-an, perbedaan tersebut menimbulkan konflik yang sering disebut perpecahan SI Putih dan SI Merah. Ini bukan sekadar pertengkaran pribadi, melainkan perbedaan mengenai ideologi, kepemimpinan, dan cara menghadapi kolonialisme. Perpecahan melemahkan kesatuan gerakan, tetapi juga memperlihatkan bahwa organisasi massa harus merumuskan aturan dan arah perjuangan ketika anggotanya semakin beragam.

Kesimpulan cerita: SI tumbuh besar karena berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat dan kemudian memberi ruang untuk membicarakan persoalan yang lebih luas. Perubahan dari organisasi ekonomi ke gerakan massa menunjukkan bagaimana pengalaman sehari-hari dapat berkembang menjadi kesadaran sosial dan politik.

📖 Muhammadiyah: Membangun Kekuatan Masyarakat dari Kehidupan Sehari-hari

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 1912. Ahmad Dahlan melihat bahwa pembaruan masyarakat membutuhkan pendidikan, pemahaman agama, dan pelayanan sosial yang terorganisasi. Ia mengembangkan cara belajar yang lebih teratur dan mendorong umat agar tidak hanya menerima keadaan, tetapi meningkatkan pengetahuan serta kualitas hidup. Pendidikan modern dan pengajaran agama tidak dipandang harus saling meniadakan; keduanya dapat digunakan untuk membangun masyarakat yang lebih mampu menghadapi perubahan zaman.

Muhammadiyah kemudian membangun sekolah, kegiatan sosial, layanan kesehatan, dan jaringan amal. Cara ini berbeda dari partai politik yang langsung berkompetisi dalam arena kekuasaan. Dampaknya bersifat jangka panjang: sekolah menyiapkan generasi terdidik, organisasi sosial membangun kebiasaan bekerja bersama, dan pelayanan masyarakat menjawab kebutuhan yang dirasakan sehari-hari. Perkembangan Aisyiyah juga membuka ruang bagi perempuan untuk berorganisasi, memperoleh pendidikan, dan terlibat dalam kegiatan sosial.

📖 Indische Partij: Mengubah Keluhan Menjadi Kritik Politik

Indische Partij didirikan pada 1912 oleh Tiga Serangkai: Ernest Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi), dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Suwardi Suryaningrat (kemudian dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara). Mereka menilai bahwa ketimpangan kolonial bukan sekadar masalah pendidikan atau ekonomi, melainkan juga masalah sistem politik yang membedakan penduduk berdasarkan ras dan kedudukan. Karena itu, Indische Partij menyuarakan nasionalisme dan gagasan persatuan penduduk Hindia untuk menentang kolonialisme.

Indische Partij menggunakan tulisan, pers, pertemuan, dan kegiatan politik untuk menyebarkan gagasan. Tulisan Suwardi Suryaningrat yang dikenal dengan judul Als Ik Eens Nederlander Was (“Seandainya Aku Seorang Belanda”) mengkritik ironi perayaan kemerdekaan Belanda yang pembiayaannya dibebankan kepada rakyat jajahan. Kritik seperti ini membuat pemerintah kolonial memandang para tokohnya sebagai ancaman. Pada 1913, para tokoh Tiga Serangkai mengalami pembuangan. Organisasi itu tidak dapat berkembang bebas, tetapi gagasan nasionalisme politiknya terus berpengaruh melalui pers, pendidikan, dan aktivitas para tokohnya.

Perbandingan: Muhammadiyah memperkuat masyarakat terutama melalui pendidikan dan pelayanan sosial-keagamaan, sedangkan Indische Partij secara lebih langsung menyerang dasar politik kolonialisme. Keduanya memperluas kesadaran masyarakat, tetapi melalui jalur dan perangkat yang berbeda.

📖 Apa yang Berubah Ketika Nasionalisme Menjadi Program Politik?

Dalam tahap awal, banyak organisasi berbicara tentang kemajuan pendidikan, kebudayaan, perdagangan, atau kehidupan sosial. Perubahan penting terjadi ketika para aktivis mulai menghubungkan masalah-masalah tersebut dengan pertanyaan tentang kekuasaan: siapa yang membuat peraturan, siapa yang memiliki suara dalam pemerintahan, dan siapa yang menentukan masa depan penduduk Hindia? Dari pertanyaan ini, nasionalisme berkembang menjadi program politik, bukan sekadar perasaan bangga terhadap tanah kelahiran.

Nasionalisme politik juga berkembang melalui pengalaman di luar negeri. Pelajar Indonesia di Belanda bertemu dengan gagasan antikolonial dan gerakan kemerdekaan dari berbagai bangsa. Mereka menyadari bahwa penduduk dari beragam suku dan daerah dapat membangun identitas politik bersama. Nama “Indonesia” semakin digunakan sebagai identitas bangsa, sementara gagasan kemerdekaan disampaikan dengan lebih tegas.

Namun, nasionalisme politik tidak berarti semua organisasi memiliki ideologi dan strategi yang sama. Ada yang menempuh jalur pendidikan dan pers, ada yang membangun partai massa, ada yang memanfaatkan lembaga perwakilan, dan ada yang menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Kesamaan utamanya adalah tumbuhnya gagasan bahwa penduduk Hindia berhak menentukan masa depan politiknya sendiri.

📖 Gerakan Pemuda: Bagaimana Persatuan Dibangun?

Pada awalnya, banyak perkumpulan pemuda dibentuk berdasarkan daerah, seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Celebes, dan perkumpulan pemuda lainnya. Ikatan kedaerahan memberi rasa aman dan membantu para pelajar saling mendukung di kota-kota tempat mereka belajar. Akan tetapi, perkumpulan-perkumpulan itu juga menghadapi pertanyaan: apakah perjuangan akan tetap terpisah menurut daerah, ataukah dapat diarahkan pada cita-cita bersama yang lebih luas?

Melalui pertemuan, kongres, diskusi, dan media, para pemuda semakin sering berinteraksi lintas daerah. Mereka menyadari bahwa perbedaan bahasa, adat, dan asal-usul tidak harus menghalangi kerja sama. Kongres Pemuda I pada 1926 menjadi salah satu ruang awal untuk membicarakan persatuan, meskipun kesepakatan menyeluruh belum tercapai. Proses itu berlanjut melalui Kongres Pemuda II pada 27–28 Oktober 1928.

Dalam Kongres Pemuda II, berbagai kelompok pemuda memperkuat tekad untuk mengakui satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan: Indonesia. Lagu “Indonesia Raya” karya Wage Rudolf Supratman juga diperdengarkan pada kesempatan tersebut. Sumpah Pemuda bukan berarti semua perbedaan daerah langsung hilang; maknanya adalah para pemuda menyatakan bahwa identitas kebangsaan harus menjadi dasar persatuan politik.

Mengapa penting? Gerakan pemuda membantu mengubah gagasan Indonesia dari wacana para aktivis menjadi komitmen bersama lintas daerah. Persatuan ini kemudian menjadi dasar penting bagi kerja sama organisasi dan perjuangan kemerdekaan.

📖 Mengapa Sebagian Organisasi Memilih Sikap Radikal atau Nonkooperatif?

Istilah “radikal” dalam pembelajaran pergerakan nasional merujuk pada tuntutan perubahan yang mendasar dan sikap politik yang tegas. Istilah ini tidak otomatis berarti kekerasan, dan tidak menunjuk pada satu ideologi saja. Sebagian organisasi menolak bekerja sama dengan lembaga kolonial karena menganggap lembaga itu tidak memiliki kekuasaan nyata untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Mereka khawatir partisipasi di dalamnya hanya memberi kesan bahwa pemerintahan kolonial sudah cukup mewakili penduduk.

Strategi nonkooperasi berkembang ketika sebagian aktivis menganggap kemerdekaan harus diperjuangkan melalui kekuatan organisasi, pendidikan politik, mobilisasi massa, dan sikap mandiri. Pemerintah kolonial, di sisi lain, menanggapi aktivitas politik dengan pengawasan, pembatasan rapat, penangkapan, pembuangan, dan pembatasan pers. Represi ini mempersempit ruang gerak organisasi dan mendorong mereka memikirkan kembali cara mempertahankan perjuangan.

Perlu dibedakan antara tujuan, ideologi, dan strategi. Tujuan dapat berupa kemerdekaan atau pemerintahan sendiri; ideologi dapat berupa nasionalisme atau komunisme; sedangkan strategi dapat berupa kooperasi atau nonkooperasi. PNI dan Perhimpunan Indonesia mengusung nasionalisme Indonesia dengan corak masing-masing, sedangkan PKI berangkat dari komunisme. Menyebut ketiganya sebagai bagian dari periode radikal tidak berarti ketiganya memiliki pandangan yang identik.

Strategi juga bukan sesuatu yang selalu tetap. Setelah penangkapan dan pembubaran organisasi pada akhir 1920-an dan awal 1930-an, sebagian aktivis membangun organisasi baru, memperkuat pendidikan politik, atau menggunakan ruang terbatas seperti Volksraad. Perubahan ini menunjukkan upaya beradaptasi terhadap situasi, bukan hilangnya cita-cita kebangsaan.

📖 Perhimpunan Indonesia: Membawa Gagasan Kemerdekaan ke Dunia Internasional

Perhimpunan Indonesia berawal dari Indische Vereeniging yang dibentuk oleh pelajar dan mahasiswa Hindia Belanda di Belanda pada 1908. Pada mulanya, perkumpulan ini menjadi tempat berkumpul, saling membantu, dan membahas keadaan tanah air. Seiring meningkatnya kesadaran antikolonial pada 1920-an, orientasinya berubah menjadi organisasi politik yang lebih tegas. Nama Perhimpunan Indonesia menegaskan bahwa para anggotanya melihat diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bukan sekadar penduduk Hindia yang tinggal di luar negeri.

Tokoh seperti Mohammad Hatta dan aktivis lainnya mengembangkan gagasan persatuan nasional, kemandirian, solidaritas, dan perjuangan menuju Indonesia merdeka. Mereka menulis, berpidato, menjalin hubungan dengan kelompok antikolonial, serta berusaha memperkenalkan persoalan Indonesia kepada masyarakat internasional. Keuntungan bergerak di Belanda adalah mereka dapat menjangkau forum dan pers internasional, walaupun tetap menghadapi pengawasan dan risiko hukum.

📖 PKI: Perjuangan Berbasis Komunisme dan Konflik dengan Kolonialisme

PKI berkembang dari lingkungan sosial-demokratis dan gerakan kiri, termasuk ISDV yang berdiri pada 1914. Pada 1920, organisasi tersebut menjadi Partai Komunis Indonesia. Tokoh yang terkait pada fase awal antara lain Semaun dan Darsono. Gagasan komunisme menekankan pertentangan kelas dan perubahan struktur ekonomi, sehingga mendapat dukungan di sebagian lingkungan buruh dan organisasi massa. Hubungan kaum komunis dengan Sarekat Islam menjadi salah satu sumber konflik internal ketika perbedaan ideologi dan disiplin organisasi semakin tajam.

Pemberontakan yang dikaitkan dengan PKI pada 1926 di Jawa dan 1927 di Sumatra Barat gagal. Pemerintah kolonial melakukan penindakan keras, termasuk penangkapan, pembuangan, dan pembatasan aktivitas politik. Kegagalan tersebut menjadi titik penting karena melemahkan jaringan gerakan kiri pada masa itu dan memperlihatkan besarnya risiko menghadapi kekuasaan kolonial melalui pemberontakan yang tidak memiliki dukungan dan koordinasi yang cukup luas.

📖 PNI: Nasionalisme, Kemandirian, dan Mobilisasi Massa

Partai Nasional Indonesia didirikan pada 4 Juli 1927 di Bandung dan berkaitan erat dengan Soekarno serta kelompok studi yang sebelumnya berkembang di kota-kota. PNI mendorong nasionalisme Indonesia, kemandirian atau self-help, persatuan, dan tujuan Indonesia merdeka. Melalui pidato, rapat, tulisan, serta pendidikan politik, PNI berusaha membuat rakyat memahami bahwa penjajahan merupakan masalah bersama dan kemerdekaan membutuhkan kekuatan bangsa sendiri.

Pemerintah kolonial memandang pertumbuhan PNI sebagai ancaman. Penangkapan Soekarno dan tokoh lainnya pada 1929 diikuti proses pengadilan yang memberi Soekarno kesempatan menyampaikan kritik terhadap kolonialisme, yang dikenal sebagai “Indonesia Menggugat”. PNI kemudian dibubarkan pada 1931 dan para aktivis berdebat tentang strategi berikutnya. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa organisasi politik menghadapi tantangan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari perbedaan pendapat di antara para pejuang.

Perbandingan: Perhimpunan Indonesia menonjol dalam diplomasi gagasan dan jaringan internasional; PKI berangkat dari ideologi komunisme dan perjuangan kelas; PNI mengedepankan nasionalisme Indonesia dan mobilisasi massa. Ketiganya mengkritik kolonialisme, tetapi berbeda dalam landasan pemikiran dan metode.

📖 Setelah PNI Dibubarkan: Mengapa Muncul Partindo dan PNI Baru?

Penangkapan pemimpin dan pembubaran PNI membuat para aktivis menghadapi pilihan sulit. Mereka harus mempertimbangkan bagaimana mempertahankan gerakan ketika rapat diawasi, tokoh dipenjara, dan organisasi mudah dibatasi. Pada 1931, kelompok yang dipimpin Sartono membentuk Partindo. Setelah dibebaskan pada 1932, Soekarno bergabung dan mendorong pendekatan yang menekankan mobilisasi massa serta penjelasan nasionalisme kepada rakyat.

Kelompok Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir menilai bahwa perjuangan juga memerlukan kader yang memahami politik secara mendalam dan sanggup bekerja secara terorganisasi dalam situasi represif. Mereka mengembangkan Pendidikan Nasional Indonesia, yang dikenal sebagai PNI Baru. Pendidikan politik, diskusi, pembentukan kader, dan penguatan pemahaman menjadi perhatian penting. Perbedaan strategi ini bukan berarti salah satu kelompok tidak menginginkan kemerdekaan; mereka berbeda dalam cara membangun kekuatan yang dianggap paling efektif.

Perbedaan Partindo dan PNI Baru menjadi contoh bahwa gerakan nasional tidak selalu bersatu dalam satu bentuk. Ada ketegangan antara mobilisasi massa yang luas dan pendidikan kader yang lebih intensif, antara organisasi terbuka dan kerja yang lebih hati-hati. Keduanya menghadapi pengawasan kolonial dan berusaha mempertahankan cita-cita nasional di tengah ruang politik yang semakin sempit.

Penangkapan Soekarno dan tokoh lainnya, serta pembuangan beberapa pemimpin, memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial tidak hanya menanggapi tindakan kekerasan, tetapi juga membatasi organisasi yang menyebarkan gagasan kemerdekaan. Akibatnya, banyak aktivis harus menimbang kembali bentuk organisasi, cara komunikasi, dan risiko yang dapat ditanggung anggota.

📖 “Periode Bertahan” Bukan Berarti Menyerah

Istilah periode bertahan digunakan di sini untuk membantu memahami perubahan keadaan pada 1930-an, ketika pemerintah kolonial semakin keras membatasi gerakan politik. Organisasi nonkooperatif menghadapi penangkapan, pembuangan, pembubaran, dan pengawasan. Dalam situasi seperti itu, mempertahankan sekolah, jaringan sosial, penerbitan, partai, dan hubungan antartokoh menjadi pekerjaan penting agar kesadaran kebangsaan tidak padam.

Beberapa organisasi memilih bekerja melalui lembaga yang diizinkan pemerintah, sementara yang lain melanjutkan pendidikan politik dan kegiatan sosial. Strategi kooperasi terbatas tidak selalu berarti menerima kekuasaan kolonial. Sebagian tokoh memanfaatkan ruang resmi untuk menyampaikan kritik, mengajukan tuntutan, dan menunjukkan bahwa lembaga kolonial belum memberi perwakilan yang memadai. Hasilnya sering terbatas, tetapi pengalaman itu memperjelas batas reformasi yang bersedia diberikan pemerintah Belanda.

Dalam konteks ini, pendidikan seperti Taman Siswa, kegiatan partai, Volksraad, Petisi Sutarjo, dan pembentukan GAPI memiliki fungsi yang saling berbeda. Pendidikan membangun kemampuan dan identitas; partai mempertahankan organisasi politik; Volksraad menjadi ruang terbatas untuk menyampaikan aspirasi; petisi menguji kemungkinan pemerintahan sendiri; sedangkan GAPI menyatukan berbagai organisasi di sekitar tuntutan bersama.

Inti periode ini: strategi berubah mengikuti tekanan dan peluang, tetapi tujuan memperluas hak politik serta menentukan masa depan bangsa tetap menjadi persoalan utama. Sejarah pergerakan nasional tidak hanya terdiri atas aksi besar, tetapi juga usaha menjaga jaringan dan gagasan agar dapat terus berkembang.

📖 Bagaimana Taman Siswa Menjadikan Pendidikan sebagai Perjuangan?

Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Latar belakangnya adalah ketimpangan pendidikan kolonial: akses sekolah tidak sama bagi semua penduduk, dan pendidikan kolonial dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan serta ekonomi kolonial. Taman Siswa berusaha membangun pendidikan yang berakar pada kebutuhan masyarakat sendiri dan menumbuhkan manusia yang mampu berpikir mandiri.

Taman Siswa tidak hanya membuka sekolah, tetapi juga membawa gagasan tentang tujuan pendidikan. Peserta didik perlu dibimbing untuk mengembangkan pengetahuan, budi pekerti, tanggung jawab, dan rasa kebangsaan. Sistem Among menempatkan pendidik sebagai pamong yang membimbing, memberi teladan, dan mendorong tumbuhnya kemampuan anak, bukan sekadar memerintah atau menghukum. Prinsip yang kemudian terkenal, “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani,” menggambarkan peran pendidik sebagai teladan, pembangun semangat, dan pemberi dorongan.

Dengan membangun lembaga pendidikan sendiri, Taman Siswa menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengembangkan sumber daya dan nilai-nilai kebangsaan di luar kendali langsung sistem sekolah kolonial. Pendidikan menjadi perjuangan jangka panjang: siswa yang terdidik dapat memahami ketidakadilan, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Jalur ini tidak menghasilkan perubahan politik seketika, tetapi membantu menyiapkan manusia yang diperlukan untuk membangun bangsa.

Hubungan dengan pergerakan nasional: ketika ruang politik menyempit, pendidikan tetap menjadi cara mempertahankan cita-cita kemerdekaan dan membangun kemampuan masyarakat. Karena itu, Taman Siswa tidak tepat dipahami hanya sebagai sekolah biasa; ia juga bagian dari upaya membentuk manusia merdeka.

📖 Partindo dan PNI Baru: Dua Respons atas Tekanan Kolonial

Partindo muncul pada 1931 setelah PNI dibubarkan. Sartono dan sejumlah tokoh memilih membentuk organisasi baru agar aktivitas politik tetap memiliki wadah. Ketika Soekarno bergabung pada 1932, Partindo memperoleh tokoh yang dikenal luas dan berupaya menggerakkan dukungan rakyat melalui pidato, rapat, dan pendidikan politik. Marhaenisme menjadi salah satu gagasan yang dikembangkan Soekarno untuk menjelaskan bahwa kemerdekaan harus berkaitan dengan pembebasan rakyat kecil dari struktur yang menindas.

PNI Baru yang dikembangkan kelompok Hatta dan Sjahrir memilih penekanan yang berbeda. Mereka menganggap gerakan memerlukan kader yang terlatih, pemahaman politik, disiplin, dan kemampuan menganalisis keadaan. Pendidikan politik menjadi jalan untuk menghasilkan anggota yang tidak hanya mengikuti pidato tokoh, tetapi memahami tujuan dan strategi gerakan. Dalam keadaan pengawasan kolonial, pendekatan kader juga dianggap membantu menjaga kesinambungan organisasi.

Kedua pendekatan mempunyai kelebihan dan tantangan. Mobilisasi massa dapat menyebarkan gagasan dengan cepat dan luas, tetapi mudah menjadi sasaran pengawasan. Pendidikan kader dapat membangun pemahaman yang mendalam, tetapi prosesnya lebih lambat dan jangkauannya terbatas. Perbedaan ini membantu siswa memahami bahwa sejarah politik dibentuk oleh pilihan strategi, keadaan, dan perdebatan di antara para aktivis.

Tekanan kolonial tetap membatasi kedua kelompok. Penangkapan dan pembuangan menunjukkan bahwa pemerintah menganggap organisasi yang membangun kesadaran kemerdekaan sebagai ancaman, meskipun metode perjuangannya berbeda. Pergerakan nasional terus beradaptasi, bukan bergerak dalam satu garis yang selalu sama.

📖 Volksraad: Ruang Perwakilan, tetapi Bukan Parlemen yang Berdaulat

Volksraad dibentuk pada 1918 sebagai dewan rakyat di Hindia Belanda. Keberadaannya memberi sebagian penduduk ruang untuk membahas persoalan pemerintahan, tetapi susunan keanggotaan dan kewenangannya sangat dibatasi oleh pemerintah kolonial. Dewan itu bukan parlemen yang sepenuhnya dipilih rakyat dan tidak memegang kedaulatan. Karena itu, tokoh pergerakan yang masuk ke Volksraad harus bekerja di dalam lembaga yang tidak mempunyai kuasa penuh untuk memutuskan perubahan besar.

Meski terbatas, Volksraad dapat menjadi panggung untuk menyampaikan kritik, mosi, dan tuntutan. Tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Abdul Muis, Agus Salim, dan kemudian Mohammad Husni Thamrin menggunakan ruang perwakilan sesuai strategi dan keadaan politik masing-masing. Perdebatan di lembaga ini memperlihatkan kesenjangan antara tuntutan perwakilan rakyat dan struktur pemerintahan kolonial.

📖 Petisi Sutarjo: Menguji Kemungkinan Pemerintahan Sendiri

Pada 1936, Sutarjo Kartohadikusumo bersama sejumlah anggota Volksraad mengajukan petisi yang mengusulkan konferensi antara wakil Indonesia dan pemerintah Belanda untuk membicarakan pemerintahan sendiri secara bertahap dalam kerangka hubungan dengan Kerajaan Belanda. Petisi itu bukan proklamasi kemerdekaan langsung; ia merupakan usaha memperoleh perubahan konstitusional melalui perundingan. Pendukungnya berharap tuntutan yang disusun secara resmi dapat membuka jalan bagi pemerintahan yang lebih bertanggung jawab kepada penduduk Indonesia.

Petisi Sutarjo akhirnya ditolak oleh pemerintah Belanda pada 1938. Penolakan tersebut memperlihatkan batas kesediaan pemerintah kolonial memberi perubahan politik yang berarti. Bagi banyak aktivis, pengalaman ini memperkuat pandangan bahwa tuntutan perwakilan dan pemerintahan sendiri memerlukan dukungan serta persatuan politik yang lebih luas.

📖 GAPI dan Tuntutan “Indonesia Berparlemen”

Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dibentuk pada 1939 untuk mempertemukan berbagai organisasi politik dalam kerja sama yang lebih luas. Di tengah meningkatnya ancaman perang di Eropa dan perubahan keadaan internasional, para tokoh menilai bahwa organisasi yang terpisah-pisah perlu mengajukan tuntutan bersama. Mohammad Husni Thamrin menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan kerja sama politik ini.

Semboyan “Indonesia Berparlemen” menuntut adanya parlemen yang lebih representatif bagi Indonesia. Tuntutan itu tidak berarti semua organisasi anggota GAPI memiliki ideologi sama; mereka bersepakat pada kebutuhan memperluas hak perwakilan dan menempatkan rakyat Indonesia dalam proses pengambilan keputusan. GAPI memperlihatkan bahwa federasi dapat menyatukan organisasi yang berbeda demi tujuan politik bersama. Namun, tuntutan ini tidak berhasil diwujudkan sebelum runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda pada 1942.

Benang merah: Volksraad, Petisi Sutarjo, dan GAPI menunjukkan perubahan dari usaha menyampaikan aspirasi di lembaga kolonial, mengajukan tuntutan pemerintahan sendiri, hingga membangun persatuan politik dengan semboyan yang lebih tegas. Ketiganya perlu dipahami dalam batas kekuasaan kolonial, bukan sebagai parlemen merdeka.