Guru: Indra Saputra, S.Pd | Kelas XII Fase F — BAB 2 TP 5
Materi ini membantu peserta didik memahami bahwa sejarah diplomasi tidak hanya berupa peristiwa dan tanggal, tetapi juga proses pengambilan keputusan, perbedaan kepentingan, kompromi, dan kerja sama antarnegara.
Setelah Perang Dunia II, banyak negara Asia dan Afrika menghadapi persoalan kemerdekaan, sisa kolonialisme, ketegangan internasional, serta persaingan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Negara-negara yang baru merdeka membutuhkan ruang untuk menyuarakan kepentingannya sendiri. Dari kondisi inilah muncul gagasan untuk memperkuat solidaritas Asia-Afrika melalui sebuah konferensi. Indonesia kemudian berperan aktif mendorong gagasan tersebut hingga akhirnya KAA diselenggarakan di Bandung pada 18–24 April 1955.
Mengapa negara-negara yang berbeda sistem politik dan kepentingannya mau duduk bersama di Bandung pada 1955? Apa masalah bersama yang membuat mereka perlu bekerja sama?
Pasca-Perang Dunia II, dunia menghadapi dua persoalan besar yang saling berkaitan. Pertama, muncul persaingan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua, proses dekolonisasi belum selesai; masih banyak wilayah di Asia dan Afrika yang berada di bawah kekuasaan kolonial atau sedang memperjuangkan kemerdekaan. Karena itu, negara-negara Asia-Afrika membutuhkan forum untuk menyampaikan kepentingan mereka sendiri, memperkuat kerja sama, dan mendorong penyelesaian konflik secara damai.
PBB bukan organisasi yang hanya beranggotakan negara-negara pemenang Perang Dunia II. Namun, pada masa awal Perang Dingin, pengaruh negara-negara besar—terutama Amerika Serikat dan Uni Soviet—sangat kuat dalam politik internasional dan dalam proses pengambilan keputusan di PBB.
Pada saat PBB berdiri tahun 1945, banyak wilayah Asia dan Afrika masih berada di bawah kolonialisme. Ketika KAA berlangsung pada 1955, proses dekolonisasi belum selesai. Artinya, banyak bangsa Asia-Afrika belum memiliki posisi yang sama dalam sistem internasional dan sebagian masih memperjuangkan kemerdekaannya.
Di sisi lain, PBB pada era 1950-an juga menghadapi ketegangan Perang Dingin. Persaingan kepentingan Amerika Serikat dan Uni Soviet dapat membuat pembahasan berbagai persoalan internasional menjadi rumit. Karena itu, negara-negara Asia-Afrika membutuhkan ruang diplomasi tambahan untuk menyuarakan kepentingan bersama mereka.
Jadi, KAA bukan untuk menentang atau menggantikan PBB. KAA menjadi forum solidaritas Asia-Afrika untuk memperkuat posisi diplomatik bersama, menyuarakan dekolonisasi dan penolakan terhadap rasisme, serta mendorong agar kepentingan negara-negara Asia-Afrika lebih diperhatikan dalam hubungan internasional.
Karena merasa bahwa negara-negara berkembang perlu bersatu dan tidak terseret dalam persaingan Blok Barat maupun Blok Timur, Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo mengambil inisiatif mengusulkan sebuah konferensi besar. Pengusulan ini diawali dalam **Konferensi Kolombo (28 April–2 Mei 1954)** di Sri Lanka, di mana lima perdana menteri (Indonesia, India, Pakistan, Myanmar/Birma, Sri Lanka/Ceylon) yang dikenal sebagai **Lima Negara Sponsor** sepakat mematangkan ide tersebut.
Awal mula gagasan KAA tidak langsung muncul sebagai keputusan untuk mengadakan konferensi besar di Bandung. Gagasan itu berkembang secara bertahap. Pada Konferensi Kolombo, 28 April–2 Mei 1954, lima perdana menteri dari Indonesia, India, Birma/Myanmar, Pakistan, dan Ceylon/Sri Lanka membicarakan situasi dunia dan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo mengusulkan agar pertemuan diperluas menjadi konferensi yang melibatkan lebih banyak negara Asia dan Afrika.
Masalah yang dibicarakan di Kolombo ternyata tidak hanya dialami oleh lima negara yang hadir. Negara-negara Asia dan Afrika lainnya juga menghadapi persoalan kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, ketegangan Perang Dingin, dan kebutuhan untuk memperkuat kerja sama. Karena itu, Ali Sastroamidjojo melihat bahwa persoalan tersebut membutuhkan forum yang lebih luas, bukan hanya pertemuan lima negara.
Usulan tersebut kemudian diterima oleh para peserta Kolombo, meskipun pada tahap awal masih terdapat keraguan mengenai kemungkinan pelaksanaannya. Indonesia selanjutnya melakukan pendekatan diplomatik kepada sejumlah negara Asia-Afrika untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap gagasan tersebut. Setelah dukungan semakin kuat, diperlukan pertemuan lanjutan untuk mengubah gagasan umum menjadi rencana konferensi yang konkret.
Karena itulah para perdana menteri lima negara yang sebelumnya bertemu di Kolombo kembali bertemu di Indonesia dalam Konferensi Bogor (28–29 Desember 1954), yang sering disebut Konferensi Panca Negara. Jika Kolombo menjadi tahap muncul dan menguatnya gagasan, maka Bogor menjadi tahap pematangan rencana: para peserta membahas tujuan konferensi, agenda, negara yang akan diundang, waktu pelaksanaan, serta tempat penyelenggaraan.
Pada tanggal 18 April 1955, Konferensi Asia Afrika secara resmi dibuka di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari 29 negara (5 negara sponsor + 24 negara undangan), mewakili lebih dari separuh populasi dunia saat itu.
Pada hari terakhir konferensi, tanggal 24 April 1955, KAA berhasil melahirkan dokumen bersejarah yaitu **Dasasila Bandung** (*Ten Principles of Bandung*).
KAA 1955 memberikan dampak penting bagi perkembangan hubungan internasional dan perjuangan dekolonisasi. Namun, dampaknya perlu dipahami sebagai proses sejarah, bukan berarti semua perubahan politik setelah 1955 terjadi langsung karena KAA.
Jika diringkas, perjalanan KAA dapat dipahami sebagai hubungan antara situasi dunia → kebutuhan negara Asia-Afrika → diplomasi lima negara sponsor → persiapan di Bogor → pelaksanaan di Bandung → Dasasila Bandung → perkembangan solidaritas dan kerja sama internasional.
Dengan memahami urutan ini, peserta didik tidak hanya menghafal tanggal 18–24 April 1955, tetapi dapat menjelaskan mengapa KAA terjadi, bagaimana konferensi dipersiapkan, apa yang disepakati, dan mengapa hasilnya penting dalam sejarah hubungan internasional.
Mengapa nilai-nilai Konferensi Asia Afrika (Semangat Bandung) tetap krusial untuk dipelajari dan diterapkan di era abad ke-21?
Di era modern, dunia kembali menghadapi ketegangan antar-negara multipolar (seperti rivalitas persaingan ekonomi AS–Tiongkok dan konflik militer global). Indonesia konsisten membawa **Semangat Bandung** dalam forum G20, ASEAN, dan PBB untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, mendorong kerja sama ekonomi *South-South Cooperation* (Kerja Sama Selatan-Selatan), serta menolak kepatuhan pada dominasi kekuatan hegemonik dunia.
Untuk menguji kemampuan analisis evaluatif dan argumentatif Anda (C5-C6), ikuti langkah pengerjaan kuis berikut: