Sains Sejarah Indonesia — SMAN 2 Karang Intan

Guru: Indra Saputra, S.Pd | Kelas XII Fase F — BAB 3 TP 10

BAB 3 / TP 10 — Sejarah Indonesia Kelas XII

Pemilu 1955, Kegagalan Konstituante & Kebijakan Ekonomi

Perjuangan Politik dan Ekonomi Menuju Kemandirian Nasional

🎯 Tujuan Pembelajaran

  • Menjelaskan kronologi penyelenggaraan Pemilu 1955 dan penyebab kegagalan Dewan Konstituante merumuskan dasar negara.
  • Mengevaluasi berbagai kebijakan ekonomi (Gunting Syafruddin, Sistem Benteng, Finek, Nasionalisasi) beserta keberhasilan dan kegagalannya.
  • Menganalisis dasar hukum dan urgensi Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

💡 Manfaat Mempelajari Materi Ini

  • Memahami bahwa proses demokrasi yang jujur (Pemilu 1955) tidak otomatis menghasilkan stabilitas politik jika tidak dibarengi kompromi.
  • Melatih kemampuan mengevaluasi kebijakan ekonomi berdasarkan implementasi nyata di lapangan, bukan hanya niat baiknya.
  • Memahami dasar hukum tindakan darurat kenegaraan dan kapan hal itu dianggap sah digunakan.
1 / 8
SLIDE 2 DARI 8

Pengantar & Alur Kronologis Pemilu 1955, Konstituante, & Krisis Ekonomi

Masa Demokrasi Liberal (1950–1959) dicirikan oleh dua dinamika besar: konsolidasi politik demokrasi melalui **Pemilu 1955** dan perjuangan menata perekonomian nasional yang warisan kolonialnya masih membelit.

Tahap 1: Penataan Lembaga & Persiapan Pemilu 1955 → Tahap 2: Penyelenggaraan Pemilu 1955 Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1953 → Tahap 3: Kebuntuan Konstituante & Kebijakan Ekonomi Nasional → Tahap 4: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 & Peralihan Sistem Politik.

Karena kabinet berganti secara cepat, pemerintah masa itu menyadari perlunya lembaga perwakilan rakyat yang sah melalui pemilihan umum. Pemerintah menyusun UU No. 7 Tahun 1953 dan membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang diketuai Hadikusumo. Namun, kemenangan empat besar dalam pemilu tidak secara otomatis menyelesaikan masalah, karena Dewan Konstituante justru terjebak perdebatan dasar negara yang memicu jalan buntu (deadlock).

Analogi Sederhana: Bayangkan sebuah panitia pendiri koperasi yang berhasil mengumpulkan seluruh anggotanya secara demokratis, namun saat rapat penentuan anggaran dasar, anggota malah berdebat tiada akhir mengenai ideologi dasar koperasi hingga usaha koperasinya sendiri terbengkalai dan kasnya habis.
2 / 8
SLIDE 3 DARI 8

Penyelenggaraan Pemilu 1955: Pelaksanaan & Peta Politik Empat Besar

Pemilihan Umum 1955 dilaksanakan di bawah Kabinet Burhanuddin Harahap berdasarkan UU No. 7 Tahun 1953 dan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang dipimpin Hadikusumo.

Persiapan PPI Hadikusumo → Tahap I DPR (29 September 1955) → Tahap II Konstituante (15 Desember 1955) → Polarisasi Empat Besar (PNI, Masyumi, NU, PKI).
  • Tahap I (29 September 1955): Bertujuan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Tahap II (15 Desember 1955): Bertujuan memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD baru.
  • Peta Kekuatan Empat Besar: Pemilu ini menghasilkan empat partai pemenang utama: **PNI** (Partai Nasional Indonesia), **Masyumi**, **NU** (Nahdlatul Ulama), dan **PKI** (Partai Komunis Indonesia). Meskipun berlangsung sangat aman, tertib, dan demokratis, hasil ini memunculkan fragmentasi ideologi yang amat tajam di dalam parlemen.
Analogi Sederhana: Pemilu 1955 ibarat sebuah kompetisi bakat nasional yang berjalan sangat jujur dan wajar, tetapi peserta terbaiknya berasal dari kelompok dengan gaya musik yang sangat bertolak belakang, sehingga sulit membentuk satu grup musik bersama.
3 / 8
SLIDE 4 DARI 8

Kegagalan Konstituante & Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dewan Konstituante yang dilantik pada 10 November 1956 bertugas merumuskan undang-undang dasar permanen menggantikan UUDS 1950. Namun, lembaga ini menemui kebuntuan parah.

Sidang Konstituante di Bandung → Kebuntuan Debat Dasar Negara → Usulan Kembali ke UUD 1945 → Pemungutan Suara Gagal (Syarat 2/3 Suara) → Aksi Mogok Anggota → Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
  • Penyebab Utama Kebuntuan (Deadlock): Terjadi pertentangan tajam antara blok Islam (menginginkan Dasar Islam/Piagam Jakarta) dan blok Nasionalis (menginginkan Pancasila).
  • Pemungutan Suara (Voting): Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Namun dalam tiga kali pemungutan suara (voting) pada Mei–Juni 1959, dukungan suara tidak pernah mencapai kuorum 2/3 suara yang disyaratkan UUDS 1950.
  • Reses & Mogok Sidang: Sejumlah fraksi menyatakan tidak akan menghadiri sidang lagi (mogok sidang), yang menyebabkan kondisi krisis ketatanegaraan.
  • Dasar Hukum Dekrit — Hukum Kedaruratan (Staatsnoodrecht): Untuk menyelamatkan negara dari kekosongan hukum ini, Presiden Soekarno bertindak berdasarkan prinsip staatsnoodrecht (hukum tata negara darurat/subjektif) — sebuah prinsip hukum yang membolehkan kepala negara mengambil tindakan luar biasa di luar prosedur normal ketika negara menghadapi krisis eksistensial yang mengancam kelangsungan hidupnya, dan tidak ada jalan konstitusional lain yang tersedia. Berdasarkan prinsip inilah, Presiden Soekarno mengeluarkan **Dekrit Presiden 5 Juli 1959** yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.
Analogi Sederhana: Kebuntuan Konstituante ibarat perdebatan menentukan warna seragam sekolah; karena dua kelompok bertahan pada pilihannya dan tidak ada yang mendapat 2/3 suara, Kepala Sekolah akhirnya mengambil keputusan tegas menentukan warna seragam secara sepihak — sesuatu yang di luar prosedur normal rapat OSIS, tapi dianggap perlu karena sekolah harus segera beroperasi dan tidak boleh terus menerus tanpa kepastian aturan.
4 / 8
SLIDE 5 DARI 8

Kebijakan Ekonomi I: Gunting Syafruddin, Sistem Benteng, & Finansial Ekonomi (Finek)

Selain instabilitas politik, Indonesia harus menghadapi kehancuran ekonomi dan ketergantungan pada pengusaha asing pasca-KMB.

Defisit Kas Negara → Gunting Syafruddin (1950) → Sistem Benteng Sumitro (1950) → Pembatalan Hasil KMB lewat Finek (1956).
  • Gunting Syafruddin (1950): Diprakarsai Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara dengan memotong fisik uang kertas pecahan Rp 2,50 ke atas menjadi dua bagian. Bagian kiri berlaku sebagai uang sah seharga setengahnya, sedangkan bagian kanan ditukar dengan obligasi negara. Kebijakan monetari radikal ini berhasil mengurangi jumlah uang beredar dan menekan inflasi.
  • Sistem Benteng (1950–1953): Didesain oleh Sumitro Djojohadikusumo untuk melindungi pengusaha pribumi melalui pemberian lisensi impor dan kredit. Namun program ini gagal karena pengusaha pribumi menyalahgunakan lisensi dengan menjualnya kepada pengusaha keturunan Tionghoa (praktik *Ali-Baba*).
  • Finansial Ekonomi / Finek (1956): Misi diplomasi yang dipimpin Anak Agung Gde Agung ke Belanda, dengan dua agenda sekaligus: membatalkan hubungan ekonomi hasil KMB (termasuk beban utang) dan mendesak kelanjutan pembahasan status **Irian Barat** yang sejak KMB memang ditangguhkan penyelesaiannya. Karena Belanda menolak kedua tuntutan tersebut, pemerintah RI secara sepihak membatalkan seluruh hubungan Finek dan utang KMB.
Analogi Sederhana: Gunting Syafruddin ibarat memotong kupon belanja di toko menjadi separuh harga untuk menghentikan kebiasaan belanja berlebihan warga yang membuat pasar kehabisan barang.
5 / 8
SLIDE 6 DARI 8

Kebijakan Ekonomi II: Nasionalisasi De Javasche Bank & Perusahaan Asing

Langkah tegas diambil pemerintah untuk mengambil alih aset-aset ekonomi strategis yang masih dikuasai pihak Belanda.

Ketergantungan Moneter pada Belanda → Nasionalisasi De Javasche Bank (1951) → Pendirian Bank Indonesia → Aksi Nasionalisasi Perusahaan Belanda (1957–1958) akibat Krisis Irian Barat.
  • Nasionalisasi De Javasche Bank (1951): Diprakarsai oleh Sjafruddin Prawiranegara dengan mengubah sirkulasi bank swasta milik Belanda menjadi bank sentral milik negara berdasarkan UU No. 11 Tahun 1953, yang melahirkan **Bank Indonesia (BI)**. Sjafruddin Prawiranegara diangkat menjadi Gubernur BI pertama.
  • Nasionalisasi Perusahaan Belanda (1957–1958): Dipicu oleh kegagalan diplomasi Irian Barat di PBB. Pemerintah Indonesia mengambil alih secara paksa puluhan perusahaan asing milik Belanda (seperti perkebunan, bank, dan maskapai penerbangan KPM) yang kemudian dikelola oleh negara.
Analogi Sederhana: Nasionalisasi De Javasche Bank ibarat membeli dan mengubah dompet milik penyewa rumah menjadi dompet keluarga sendiri agar pengelolaan keuangan rumah tangga sepenuhnya dikendalikan oleh kepala keluarga.
6 / 8
SLIDE 7 DARI 8

Sintesis Kausalitas & Relevansi Masa Kini

Mengapa demokrasi yang begitu demokratis pada Pemilu 1955 dan berbagai program ekonomi nasionalistis tidak serta merta menciptakan kemakmuran pesat pada era 1950-an?

Sintesis Kausalitas:

  • Saling Keterikatan Politik & Ekonomi: Instabilitas kabinet yang terus berganti menyebabkan program ekonomi jangka panjang (seperti Sistem Benteng dan Finek) tidak dapat diesekusi secara konsisten.
  • Pelajaran dari Praktik Ali-Baba: Mentalitas mencari jalan pintas dengan menjual lisensi tanpa disertai pembinaan kapasitas bisnis menyebabkan kegagalan kemandirian pengusaha lokal.

Relevansi Masa Kini:

Penyelenggaraan Pemilu modern Indonesia yang aman dan tertib meneladani keberhasilan **Pemilu 1955**. Sementara itu, kegagalan Sistem Benteng menginspirasi pemerintah masa kini dalam merancang program **Kemitraan UMKM dan Hilirisasi Industri** agar pengusaha lokal tidak sekadar menjadi formalitas ("boneka"), melainkan benar-benar memiliki kapasitas daya saing global dan kemandirian ekonomi nasional.

7 / 8
SLIDE 8 DARI 8

Petunjuk Pengerjaan Kuis Realtime (HOTS)

Untuk menguji kemampuan analisis evaluatif dan argumentatif Anda (C5-C6), ikuti langkah pengerjaan kuis berikut:

  1. Tekan tombol 📝 Kuis Realtime pada header bagian atas kanan.
  2. Isikan data registrasi Anda secara lengkap: Nama Lengkap, Kelas, dan Asal Sekolah (Default: SMAN 2 Karang Intan).
  3. Setelah mendaftar, kuis akan terbuka di panel drawer sebelah kanan.
  4. Anda dapat menjawab 10 soal HOTS pilihan ganda (A-E) sambil tetap menggeser dan membaca slide materi di sebelah kiri secara realtime!
  5. Jika telah selesai, tekan tombol Kirim & Lihat Hasil untuk menyimpan skor Anda ke server database.
8 / 8

Kuis Realtime Pemilu 1955 & Ekonomi

Registrasi Siswa